josstoday.com

Ditjen Imigrasi: Belum Ada Nama Novanto Keluar Indonesia

Kepala Bagian Humas Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno memastikan bahwa Setya Novanto

josstoday.com

Jusuf Kalla Nilai Golkar Perlu Ketua Umum Baru

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politisi senior Partai Golkar menilai partai ini perlu ketua umum yang baru terkait dengan kasus yang membelit Setya Novanto.

josstoday.com

Polri Tak Campuri Urusan KPK Soal Setya Novanto

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan Polri tidak ikut campur dalam proses hukum

josstoday.com

Setya Novanto kembali Ajukan Gugatan Praperadilan

Ketua DPR RI Setya Novanto kembali mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

josstoday.com

Pengamat: Alasan Setya Novanto Terbantahkan Secara Hukum

Pengamat hukum dari Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember

josstoday.com

DPR Nyatakan Kasus Setya Novanto Tak Ganggu Kinerja Dewan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan kasus korupsi yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto tidak akan mengganggu kinerja dewan dan soliditas pimpinan lembaga tersebut.

josstoday.com

GMPG Imbau Novanto Serahkan Diri ke KPK

Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengimbau Ketua DPR RI Setya Novanto untuk segera menyerahkan diri

josstoday.com

KPK Minta Setya Novanto Serahkan Diri

KPK meminta agar Ketua DPR Setya Novanto, tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi KTP-Elektronik dapat menyerahkan diri.

josstoday.com

Jokowi |Serahkan pada UU Tentang Pemerikaan Hukum Setya Novanto

Presiden Joko Widodo menyatakan sepenuhnya semua persoalan hukum pada peraturan perundangan yang berlaku terkait pemanggilan dan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto

josstoday.com

Setya Novanto tidak penuhi panggilan diperiksa sebagai tersangka

Ketua DPR, Setya Novanto, tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP elektronik